Network
PRIANGANINSIDER - Kegaduhan dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Garut terkait adanya dugaan keterlibatan Mr D dan Mr F yang mendominasi sejumlah proyek di beberapa lingkungan SKPD. Menjadi buah bibir dikalangan aktivis di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Soalnya, banyak yang tidak menduga kepemimpinan Pj Bupati Garut Barnas Adjidin yang sejak awal mengatakan orang bersih ternyata diduga memiliki tangan kanan yang diduga mendominasi sejumlah proyek dan akan membawa pengusaha dari luar kota.
Dewan Penasehat Gerakan Masyarakat Desa Bersatu (Gemadesa), Abu Musa Hanif Mutaqien, mengatakan, kegaduhan tersebut sebenarnya tidak terjadi. Bahkan, didalam lingkungan Pj Bupati Garut Barnas Adjidin, tidak ada nama Mr D dan Mr F yang banyak kalangan menduga menguasai atau mendominasi sejumlah proyek. Termasuk mengkondisikan sejumlah kegiatan di selruh SKPD.
Baca Juga: Sah, RUU Desa Jadi UU Jabatan Kepala Desa 8 Tahun Maksimal Dua Periode
"Tidak ada intervensi yang dilakukan kedua orang tersebut. Setahu saya tidak ada nama kedua orang yang saat ini ramai diperbincangkan. Boleh saja orang berasumsi atau menyebarkan isue. Setahu saya Pj Bupati Garut Barnas Adjidin memiliki kinerja yang sangat kridibel," ujar Abu Musa Hanif, Kamis (28/3/2024) saat ditemui di salah satu Rumah Makan di Kota Kembang Bandung.
Menurutnya, jika memang ada beberapa SKPD yang merasa tertekan dan di intervensi termasuk dimintai sejumlah proyek, coba sebutkan?, justru sebaliknya, kita juga menemukan di setiap SKPD terdapat kegiatan proyek yang berkode R dan H. Sekda Garut Nurdin Yana juga mengetahui dan pernah mengatakan, kalau banyak kegiatan di setiap SKPD yang memang didominasi oleh R dan H.
"Saya percaya dengan Pj Bupati Garut Barnas Adjidin, dia ingin menyelesaikan semua persoalan yang terjadi termasuk menyelesaikan pekerjaan yang ditinggalkan oleh Bupati dan Wakil Bupati yang habis masa jabatannya," kata Abu.
Baca Juga: Implementasi Ibadah di Bulan Ramadhan oleh Siswa Siswi SDN Citeras 1
Ia menambahkan, Pj Bupati Garut sudah tepat menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
