Network
Priangan insider – Keterlibatan masyarakat daerah dalam pembangunan yang didukung investasi swasta telah menjadi tren internasional melalui skema Public Private People Partnership (PPPP). Skema ini dianggap mampu menjamin kelancaran investasi sekaligus memastikan pembangunan yang berkeadilan.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta agar investasi di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia, yang memiliki potensi besar, menggunakan pendekatan PPPP untuk mempercepat dan memperlancar proses pembangunan. "Dengan skema ini, dipastikan akan mendapat dukungan masyarakat di daerah," ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Garut Siap Sukseskan Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting
“Kita bersyukur banyaknya potensi investasi dari mancanegara di sektor EBT. Namun, saya minta pemerintah memperhatikan keterlibatan masyarakat di daerah, terutama di lokasi sumber EBT tersebut. Skema pelibatan masyarakat akan menjadi jaminan kelancaran dan dukungan investasi karena mereka menjadi bagian dari penerima manfaat langsung,” kata LaNyalla di Jakarta, Rabu (5/6/2024).
LaNyalla menambahkan, meski ada proses komunikasi yang lebih panjang, hasil akhirnya akan lebih baik. Dengan pembangunan berkeadilan, diharapkan akan membawa dampak kemakmuran langsung bagi daerah. “Itu yang selama ini kami perjuangkan di DPD. Kemakmuran harus dibangun dari daerah. Desa harus menjadi kekuatan ekonomi untuk menopang ledakan populasi usia produktif,” tandasnya.
Baca Juga: Rumah Warga Cinisti Ludes Terbakar, Yudha Dewan Garut Garcep ke Lokasi
Ia menjelaskan, potensi sumber EBT seperti panas bumi, tenaga air, surya, dan hidrogen cukup melimpah di berbagai daerah. Namun, beberapa lokasi tersebut telah lama dihuni oleh masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat, yang hidup dari potensi tersebut. Ini yang harus dipikirkan dengan skema yang berkeadilan.
“Saya yakin pemerintah ingin investasi lancar dan pembangunan mendapat dukungan masyarakat. Salah satu solusinya adalah melibatkan masyarakat di daerah sebagai bagian dari proses pembangunan dan penerima manfaat (beneficial ownership),” ujar LaNyalla yang juga kandidat Doktor Hukum Pembangunan Universitas Airlangga.
Baca Juga: Lowongan Kerja PT Pratama Industri Cijolang Garut Terbaru, Simak Persyaratannya!
