Network
/photo/2024/04/21/2468136729.jpeg)
Priangan Insider - Elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Anti Korupsi dan Pemerhati Tata Kelola Anggaran (Fakta Petaka) menyoroti pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) RSUD dr.Salamet Garut yang menghubungkan bangunan rumah sakit lama dan bangunan rumah sakit yang baru di bangun, yang kini masuk kedalaman daftar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dikatakan Ridwan Arif koordinator Fakta Petaka, dari awal proses pembangunan JPO Pasien RSUD tersebut sudah ada persoalan terkait sumber anggarannya, dimana ditengarai proyek tersebut tidak ada dalam DPA Perbup tahun 2023.
"Persoalan keabsahan anggaran JPO Pasien RSUD Garut ini dari awal sudah kami kritisi, karena tak ada dalam DPA. Dan itu keluar statemen nya dari bagian Dalbang Setda Garut," ungkap Ridwan Arif, Senin (17/6/2024).
Dikatakan Ridwan, selain anggaran yang menjadi kontroversial, proyek yang pembangunan menelan anggaran Rp9,6 miliar tersebut ada temuan BPK senilai Rp300 juta.
Baca Juga: Ribuan Jiwa Terdampak Banjir di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
"Kami sangat menyesalkan adanya carut marut pada proyek tersebut, apalagi ada temuan BPK, ini sejak awal sudah berpotensi dugaan tindak pidana korupsi," imbuhnya.
Ridwan berharap, pada Pj Bupati Garut Barnas Adjidin untuk melakukan evaluasi menyeluruh dengan audit keuangan dan personalia di RSUD dr. Slamat Garut.
Selain di proses hukum dengan melakukan penelaahan yang mendalam, Ridwan juga berharap agar pelaksana proyek di masukan kedalaman daftar blacklist perusahaan pelaksana kegiatan yang bersumber dari APBD tersebut. Hal ini penting dilakukan agar ada efek jera bagi pejabat terkait dan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang berpotensi pada kerugian keuangan negara.
Diberitakan sebelumnya Prianganinsider.com, jembatan Penyebrangan Orang (JPO) RSUD dr Slamet Garut, yang menelan anggaran mencapai Rp9,6 miliar lebih, dinilai banyak kalangan tidak memiliki seni dan estetika dan dinilai penghamburan biaya.
