Network
Priangan Insider - Dugaan mark up anggaran sewa rumah dinas (Rumdin) Wakil Bupati Garut kembali mencuat menjelang Pilkada 2024. Bahkan, berdasarkan informasi yang beredar mantan Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, tengah mondar-mandir adanya pemanggilan dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH).
Dugaan mark up anggaran sewa rumah dinas (Rumdin) Wakil Bupati Garut, mulai ramai diperbincangkan dan dipublikasikan ke publik sejak awal 2024. Termasuk Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyoroti dan mendesak APH untuk mengusut tuntas.
Untuk diketahui seperti dikutip Prianganinsider, Jum'at (29/6/2024) dari garut.pikiran-rakyat.com, total belanja sewa Rumdin untuk Wakil Bupati Garut mencapai Rp. 806.000.000 selama periode lima tahun, terhitung sejak tahun 2018 hingga 2023. Anggaran tersebut dinilai terlalu besar dibandingkan dengan harga sewa yang seharusnya.
Baca Juga: Kades Jayaraga: Konsep Kami Bukan Cari Hidup di Desa Tapi Menghidupkan Desa
Dugaan mark up semakin diperkuat dengan fakta bahwa Rumdin yang disewa di Vila Intan merupakan rumah pribadi milik Wakil Bupati Garut Helmi Budiman. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya konflik kepentingan dalam proses sewa menyewa tersebut.
Penggiat anti korupsi di Garut, yakni lembaga Garut Governace Watch (GGW), yang diketuai Agus Sugandhi, sempat bersteamen di sejumlah media online. Yang mana menyesalkan dengan lambannya penanganan aparat penegak hukum terkait indikasi penyalahgunaan wewenang oleh mantan Wakil Bupati Garut Helmy Budiman soal sewa menyewa rumah pribadi dijadikan rumah dinas selama kurun waktu hampir 7 tahun diperumahan elit Vila Intan Cluster.
Untuk diketahui, kasus ini mencuat setelah terungkapnya bahwa rumdin Wakil Bupati di Jalan Patriot telah dialihfungsikan menjadi rumah dinas Sekretaris Daerah (Sekda). Sementara itu, Wakil Bupati Helmi Budiman justru menempati rumah miliknya sendiri di Perumahan Vila Intan Regency, yang disewa oleh Pemkab Garut dengan nilai fantastis.
Baca Juga: Wind Breaker Season 2: Pertarungan Epic Antara Geng Furin dan KEEL!
Biaya sewa yang dianggap tidak wajar ini memicu kecurigaan publik terhadap potensi mark up. Apalagi, terdapat informasi bahwa dua rumah di sekitar Vila Intan yang juga disewa oleh Pemkab Garut diduga memiliki hubungan dengan Helmi Budiman.
