Network
PRIANGANINSIDER - Pasca Lebaran 1445H/2024 M persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Garut masih belum menemukan solusi. Situasi kurang menguntungkan masih menghantui para pedagang di seputaran Garut Kota.
Walaupun berbagai tanggapan keras dari aktivis pergerakan terdengar lantang menyerukan tolak diskriminasi regulasi, namun sepertinya belum ada tanggapan serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
Begitu pula dengan susahnya jurnalis mendapatkan akses untuk mendulang informasi dari pj. Bupati Garut, Barnas Adjidin semakin menambah ketidak pastian arah penyelesaian masalah PKL ini.
Baca Juga: Dapatkan Saldo DANA dari Google Survei Berhadiah, Rp250.000 Bisa Dikantongi, Buktikan Segera
Disebutkan oleh salah seorang aktivis jurnalis di kabupaten Garut, Robi Taufik Akbar melalui sambunhan selulernya, dirinya merasa kesulitan saat melakukan konfirmasi kepada pj. Bupati Garut, Sabtu (13/04/2024).
"Kita faham mungkin kondisi pak pj. Bupati tidak ingin privasinya terganggu, tapi ini kan demi kepentingan masyarakat Garut, seharusnya beliau terbuka kepada media," ungkap Robi.
Dengan banyaknya tanggapan dari masyarakat tentang sepak terjang pj. Bupati Garut yang terkesan ekslusif sehingga akses mendapatkan informasi menjadi terbatas.
Baca Juga: Pak Pj Bupati Garut, Warga Bapak Rumahnya Jebol Nih, Butuh Bantuan Segera
"Jangankan akses informasi, pintu gerbang pendopo saja tertutup dan dibatasi, sehingga kesan ekslusifitasnya terasa sekali. Apalagi saat masyarakat hendak menyampaikan aspirasinya secara langsung ke Pendopo, semakin dipersulit," kata dia.
Robi melihat, pada saat shalat idul fitri kemarin saja pintu gerbang dari arah jalan Kabupaten hanya dibuka sedikit saja, padahal ratusan jemaah melewati gerbang tersebut untuk menunaikan shalat ied.
