Network
Baca Juga: Tempat dan Nomor Kontak Menjual Uang Kuno, Segera Hubungi
Hasanuddin menegaskan, ketidakpastian status dan gajih yang minim diberikan, sama halnya pemerintah telah melalukan eksploitasi yang melanggar hak asasi, baik hak asasi guru dan juga dunia pendidikan yang memerlukan ekosistem pendidikan yang baik dan profesional.
“Saya mengecam Pemda Garut yang abai dan tidak bertanggung jawab terhadap nasib guru honorer di Garut,” tandasnya.
Diketahui sebelumnya, ribuan guru honorer dari 42 kecamatan yang tergabung dalam Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Kabupaten Garut hari ini kembali menggelar unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Garut. Jumat (14/06/2024).
Mereka menuntut pemerintah kabupaten untuk memenuhi janji pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK bagi guru dan tenaga teknis, selain itu juga menuntut gaji yang layak bagi guru honorer yang tidak terangkat di PPPK.
Aksi yang dihadiri oleh lebih dari 3500 guru honorer dari berbagai daerah di Kabupaten Garut ini merupakan lanjutan dari aksi-aksi sebelumnya yang belum juga membuahkan hasil, tercatat FAGAR Kabupaten Garut telah demo sebanyak tiga kali untuk mempertanyakan dan menuntut hal yang sama.
Pada aksi pertama dan kedua, pemerintah kabupaten telah berjanji untuk mengangkat 6000 honorer, namun angka tersebut kemudian dikurangi menjadi 2000 untuk guru dan 1400 untuk tenaga teknis, dan hingga saat ini belum ada realisasi. (***)
