Network
Priangan Insider - Garut Governance Watch (GGW) menilai dugaan pemotongan dana PIP bagis siswa miskin yang dilakukan pihak SMK Bidara Mukti, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Jawa Barat, itu korupsi dan penggelapan.
Hal ini diungkapkan Agus Sugandhi Ketua G2W, pada Prianganinsider.com, Minggu (9/6/2024). Menurutnya, dugaan tindak pidana korupsi dan penggelapan dana PIP, yang praktiknya menarik kembali dari siswa setelah pencairan itu sangat salah dan tidak dibenarkan.
"Sudah korupsi kalau memang terjadi seperti itu. Aparat Penegak Hukum (APH) jangan tinggal diam. Ini kan praktiknya sudah terjadi, meskipun sudah ada penyelesaian dengan pihak orang tua siswa. Kami mendesak untuk di tindak tegas, agar tidak terjadi di sekolah lain," ujar Agus Sugandhi senior penggiat anti korupsi di Garut.
Baca Juga: Budidaya Talas Pratama, 1 Hektar Bisa Dapat Omset Rp400 Juta
Menurut Agus Sugandhi, berbeda jika orang tua siswa memberikan uang dana PIP, setelah adanya musyawarah yang dilakukan. Namun, itu juga tidak dilakukan didalam kendaraan seperti yang diberitakan.
"Seharusnya, setelah pencairan dan uangnya diterima oleh pihak siswa. Sekolah mengundang kembali pihak orang tua siswa dan menjelaskan adanya pembiayaan untuk kegiatan belajar. Ini sudah kayak preman menarik seluruh uang setelah proses pencaiaran dan dilakukan disaat perjalanan," ungkap Agus.
Agus mendesak, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, untuk memberikan sanksi yang tegas, termasuk mengevaluasi izin penyelenggaran sekolah tersebut.
Baca Juga: Ini yang Disampaikan Sat Binmas Polres Garut saat Sambangi Pengajian Rutin Barusuda
"Apakah ada keberanian pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memberikan sanksi tegas, serta APH juga harus segera turun tangan dan menyelidikinya," tegas Agus.
