Network
PRIANGANINSIDER - Di tengah dinamika pembangunan dan upaya pemerataan kesejahteraan, kebijakan pemerintah daerah seringkali menjadi sorotan.
Suara-suara sumbang terkait kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut mulai bermunculan dari berbagai kalangan masyarakat.
Salah satunya datang dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Panji Halauan Demokrasi (LSM Jihad) Ihin Solihin yang melihat ada upaya masyarakat dijadikan komoditas statemen pejabat daerah yang tidak berdasar.
"Kami yakin munculnya pernyataan pak Sekda yang mengatas namakan Maklumat Kepatuhan Masyarakat itu dasarnya dari perintah pj. Bupati," kata Ihin melalui sambungan selulernya, Kamis (11/04/2024).
Baca Juga: Kendaraan Bak Terbuka mengangkut Wisatawan Hiasi Kemacetan Nagreg - Malangbong di H+2 Lebaran
Ketua LSM Jihad juga menyayangkan pernyataan Sekda lainnya yang seolah-olah membentengi kebijakan pj. Bupati Barnas Adjidin terkait keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang di nilainya tidak pro rakyat akan berimbas kepada stabilitas sosial kemasyarakatan.
"Kalau hal ini dibiarkan berlarut larut bukan tidak mungkin gelombang protes dari kalangan rakyat menandai ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diterbitkan oleh pj. Bupati akan menjadi bola salju," kata dia.
Ihin menyebutkan pula, kebijakan penataan kota dengan menyingkirkan PKL dengan tidak memberikan solusinya dinilai tidak mencerminkan kepentingan rakyat, melainkan hanya menguntungkan segelintir pihak.
"Kondisi seperti ini memicu masyarakat untuk bergerak, menuntut perubahan dan keadilan sosial yang dirasakan jauh panggang dari api," cetus dia.
Gelombang protes akan lebih besar lagi ketika sentimen kedaerahan sudah dimunculkan. Ini harus menjadi perhatian serius dari Pemangku kebijakan di Kabupaten Garut.
