Network
PRIANGANINSIDER - Lembaga Pemantau Anggaran Dana Desa (LPADD) Jawa Barat, menemukan banyaknya pemerintah desa di Garut, dalam menyerap anggaran Dana Desa untuk insfratruktur dengan nilai anggaran lebih dari Rp200 juta tidak melalui proses pengadaan barang dan jasa.
Padahal berdasarkan LKPP No 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 perubahan dari No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a. E-purchasing; b. Pengadaan Langsung; c. Penunjukan Langsung; d. Tender Cepat; dan e. Tender.
"E-purchasing sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik," ujar Ketua LPADD Jawa Barat, Hendri Hermansyah, Jum'at (29/3/2024).
Baca Juga: Agenda Tahunan, Jelang Buka Puasa Karang Taruna Berbagi Takjil Gratis
Sedangkan menurut Hendri, Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
“Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan: a. Sistem Nilai; b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau c. Harga Terendah,” bunyi Pasal 39 Perpres ini ujar Hendri.
Adapun Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi, menurut Hendri, terdiri atas: a. Seleksi; b. Pengadaan Langsung; dan c. Penunjukan Langsung.
Baca Juga: Miris Tiga Ruangan PKM Cibatu Rusak Parah, Kepala UPT PKM Cibatu Perbaikan Sudah Ada Perencanaan
"Kami menemukan dan mendapatkan informasi, kalau ada pekerjaan kontruksi yang nilainya mencapai lebih dari Rp300 juta lebih di Kabupaten Garut, tepatnya di Desa Girimukti, Kecamatan Cibatu sama sekali tidak melalui proses lelang atau yang diatur olejh Perpres," ungkapnya.
Ia juga mengetahui, kalau pekerjaan pembangunan hotmix jalan desa yang rencananya dengan panjang 600 meter dan lebar 3 meter, akan dilaksanakan oleh pihak ketiga. Namun, dalam penunjukan pihak ketiganya sama sekali tidak melalui proses lelang.
"Ya kalau pengerjaan memang dilakukan oleh pihak setempat dengan swakelola kita tidak mempersoalkannya, itu juga ada yang mengatur aturannya. Namun, untuk pengerjaan hotmix jalan tentunya akan banyak menggunakan alat berat serta tenaga ahli. Jadi tidak akan ada orang setempat yang ikut terlibat," kata Hendri.
Baca Juga: Akhirnya Mobil Listrik Xiaomi SU7 Rilis, Apakah Masuk Indonesia?
Berbeda dengan jenis pekerjaan pembangunan jalan lingkungan maskipun menggunakan anggaran besar lebih dari Rp200 juta, pekerjaannya bisa saja tidak melalui proses lelang. Soalnya, pengerjaannya bisa menggunakan sistem swakelola dan melibatkan warga setempat tanpa harus ada tenaga ahli dan alat berat.
"Swakelola juga bisa namun tentunya untuk pengerjaan hotmix itu tidak mungkin. Lantaran melibatkan alat berat dan tenaga ahli. Sehingga untuk pengerjaan hotmix jalan tentunya melibatkan pihak ketiga dan itu harus melalui proses lelang," tegas Hendri.
Hendri juga menduga adanya dugaan gratifikasi dalam proses penunjukan pihak ketiga dalam pekerjaan jalan hotmix di Desa Girimukti, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut.
Sementara salah satu perangkat Desa yang juga sebagai pejabat di Desa Girimukti, pernah memberikan masukan kepada Kepala Desa, agar proses pekerjaan hotmix jalan harus melalui proses lelang. Bahkan, sejak awal juga sudah banyak yang akan ikut proses lelang.
"Saya pernah memberikan masukan untuk proses lelang terlebih dahulu sebelum pelaksanaan," ujarnya.
Ia juga mengatakan, pekerjaan hotmix jalan desa tepatnya di Kampung Jabal, akan dilaksanakan pada hari Minggu (31/3/2024) mendatang.
Sementara Kepala Desa Girimukti, Ruhiat saat dikonfirmasi melalui saluran ponselnya melalui perpesanan Whatsapp tidak memberikan jawaban hingga berita ini dilaporkan.(***)
