Priangan Insider - Aksi Unjuk Rasa sekitar 3500 lebih guru honorer dari 42 kecamatan se-Kabupaten Garut yang berlangsung di halaman Gedung DPRD, Jalan Patriot, Garut Jawa Barat mendapat sorotan dari Kader Partai Gerindra, Hasanuddin.
Melalui sambungan selulernya Hasanuddin mengungkapkan keprihatinannya atas aksi unjuk rasa yang didasari kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut yang dinilai mengkhianati para guru honorer, Sabtu (15/06/2024).
"Kekecewaan ini terkait janji pemberian kuota 2000 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada kenyataannya, hanya 600 kuota yang diberikan pada tahun 2024 ini," ungkap Hasanuddin.
Hal ini menjadikan para guru ini pun menuntut agar kuota guru PPPK dinaikkan menjadi 2000 dan kuota untuk tenaga kependidikan ditingkatkan menjadi 1500 orang.
Baca Juga: Koin Piedfort yang Dihargai Rp39juta di Lelang Uang Kuno
“Terkait tenaga guru honorer, baik status mau gaji mereka adalah tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini eksekutif,” kata Hasanuddin.
Menurut Hasanuddin, Inisitif dan jalan keluar bagi kepastian status dan gaji mereka inisiatif regulasinya ditangan Bupati, Sekretaris daerah dan Satuan Kerja Pendidikan.
“Jika hingga saat ini status rekan-rekan guru honorer belum memiliki kepastian, hal tersebut membuktikan minimnya tanggung jawab eksekutif,” cetus Hasanuddin.
DPRD menurut hemat dia, bisa melakukan inisiatif memberikan kepastian, namun terbatas usulan, berbeda apabila inisitif dari eksekutif, bisa dalam bentuk regulasi, dan dalam hal ini DPRD dapat membantu menyetujui.
Lanjut Aktivis 98 ini, Guru memiliki peran penting bagi terlaksananya pendidikan, roh dunia pendidikan salah satu pondasinya pada guru. Sepatutnya diperhatikan serius dan ekeskutif daerah harus berani memberikan kepastian pada mereka.
Baca Juga: Tempat dan Nomor Kontak Menjual Uang Kuno, Segera Hubungi
Hasanuddin menegaskan, ketidakpastian status dan gajih yang minim diberikan, sama halnya pemerintah telah melalukan eksploitasi yang melanggar hak asasi, baik hak asasi guru dan juga dunia pendidikan yang memerlukan ekosistem pendidikan yang baik dan profesional.
“Saya mengecam Pemda Garut yang abai dan tidak bertanggung jawab terhadap nasib guru honorer di Garut,” tandasnya.
Diketahui sebelumnya, ribuan guru honorer dari 42 kecamatan yang tergabung dalam Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Kabupaten Garut hari ini kembali menggelar unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Garut. Jumat (14/06/2024).
Mereka menuntut pemerintah kabupaten untuk memenuhi janji pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK bagi guru dan tenaga teknis, selain itu juga menuntut gaji yang layak bagi guru honorer yang tidak terangkat di PPPK.
Aksi yang dihadiri oleh lebih dari 3500 guru honorer dari berbagai daerah di Kabupaten Garut ini merupakan lanjutan dari aksi-aksi sebelumnya yang belum juga membuahkan hasil, tercatat FAGAR Kabupaten Garut telah demo sebanyak tiga kali untuk mempertanyakan dan menuntut hal yang sama.
Pada aksi pertama dan kedua, pemerintah kabupaten telah berjanji untuk mengangkat 6000 honorer, namun angka tersebut kemudian dikurangi menjadi 2000 untuk guru dan 1400 untuk tenaga teknis, dan hingga saat ini belum ada realisasi. (***)