PRIANGANINSIDER - Asosiasi BPD Seluruh Indonesia (Abpedsi) DPD Kabupaten Garut mengadakan halal bihalal dan bimtek kepada perwakilan BPD se-Kabupaten Garut di BJB Garut jalan Ahmad Yani Kecamatan Garut Kota, Kamis 25 April 2024.
Dalam bimtek tersebut Abpedsi mendatangkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Garut, dan juga Inspektorat Kabupaten Garut.
Dikdik Ganiswara, Ketua Umum DPD Abpedsi Kabupaten Garut menerangkan, sebanyak 65 orang Anggota BPD diundang dalam bimtek ini. Mereka adalah perwakilan dari tiap kecamatan di Kabupaten Garut.
Baca Juga: Kabar Baik, DOB Kabupaten Garut Selatan dan Garut Utara Segera Terlaksana
Bimtek sendiri adalah memberikan materi tentang Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan BPD terhadap epmerintah desa dan juga tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPD.
Bimtek yang sudah kesekian kali diselenggarakan Abpedsi Garut ini merupakan upaya untuk mencerdaskan anggota BPD. Sebab kata Dikdik, sebanyak 2600 anggota BPD, belum tersentuh semua.
Dalam hal ini kata Dikdik, Inspektorat memberikan materi tentang pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. Sementara dari DPMD memberikan materi tentang administrasi BPD serta tata cara musyawarah desa.
Baca Juga: Koin Kuno Rp50 Komodo Dihargai Segini, Banyak yang Terjual, Ada yang Mahal
" Kami berharap, para BPD bisa menjalankan pelaksanaan tugas di masing-masing desa sesuai aturan yang berlaku, baik berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 maupun Permendagri nomor 110 tahun 2016. Karena di situ jelas tugas fungsi dan wewenang BPD," ujarnya.
Masa Jabatan BPD Jadi 8 Tahun
Dikdik juga mengabarkan bahwa dengan revisi undang-undang desa dimana jabatan kades menjadi 8 tahun, maka otomatis jabatan BPD juga akan sama.
Karena dalam hal ini BPD adalah satu paket dengan kades yang berperan sebagai pengawas. Ibaratkan bupati dengan DPRD.
Oleh karena itu kata Dikdik, apabila masa jabatan kades 8 tahun, tidak mungkin masa jabatan BPD 6 tahun. Karena hal itu akan menjadi ketimpangan.
Dalam hal ini, Dikdik menyebut bahwa dengan adanya demo yang dilakukan kades seluruh Indonesia, memberikan manfaat kepada BPD.
" ya kita ibaratkan penerima manfaat," ujar Dikdik sambil tertawa.***