Network
PRIANGANINSIDER - Laut Cina Selatan (LCS) merupakan kawasan strategis yang kaya akan sumber daya alam dan jalur perdagangan penting. Wilayah ini diperebutkan oleh beberapa negara karena potensi ekonomi dan strategisnya.
Konflik yang terjadi di LCS bermuara pada permasalahan sengketa wilayah antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN. Wilayah yang disengketakan pada dasarnya karena terdapat potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang besar.
Pada Mei 1989, Kementerian Geologi Tiongkok mengungkapkan bahwa cadangan minyak yang tersimpan di LCS berjumlah 130 juta barrel, jumlah tersebut lebih besar dari cadangan minyak Irak yang berjumlah 112 juta barrel yang menduduki peringkat kedua terbesar setelah Arab Saudi.
Tiongkok juga mengklaim bahwa cadangan gas alam di LCS sebesar 16 triliun meter kubik. Selain potensi SDA yang besar, LCS merupakan jalur perdagangan yang sibuk, sehingga Tiongkok membangun pangkalan militer di Spratly islands untuk memudahkan mobilisasi dan jalur logistik bagi kapal dan pesawat Tiongkok karena lokasi tersebut merupakan peninggalan Jepang.
Baca Juga: Perburuan Buronan Thailand Paling Dicari Berakhir di Indonesia
Krisis minyak yang terjadi pada 1973 dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut II Tahun 1982 atau United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang sudah diterbitkan meningkatkan eskalasi konflik pada masa itu.
Tetapi seiring berkembangnya waktu, Tiongkok meratifikasi UNCLOS dan mendukung deklarasi ASEAN 1992 mengenai LCS dengan menarik garis batas pantai beserta dasar lautnya maupun batas Paracel Islands.
Langkah Tiongkok ini dalam rangka membangun kepercayaan diantara negara-negara ASEAN yang bersengketa. Kemudian untuk mengatasi tumpang tindih kedaulatan di LCS, ASEAN mengusulkan code of conduct di LCS, tetapi ketika draft code of conduct disosialisasikan kepada Tiongkok, mereka menolak dan ingin membahas lebih lanjut.
Perbedaan pandangan antara ASEAN dan Tiongkok mengenai code of conduct dilanjutkan pada pertemuan informal di Thailand tahun 2000, kedua belah pihak setuju untuk tidak menggunakan militer, lalu meningkatkan kerja sama di sektor kelautan, dan saling mendukung hukum UNCLOS 1982.
Dinamika pembuatan code of conduct LCS berujung pada Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea yang disepakati Tiongkok dan ASEAN pada tahun 2002 di Kamboja (ASEAN 2012).
