Network
Priangan Insider - Dihentikannya pelayanan kesehatan program Lapad Ruhama oleh pihak RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut, terus mendapatkan sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya dari aktivis penggiat anti korupsi Garut Governance Watch (GGW) Agus Sugandhi.
Agus Sugandhi menilai dihentikannya pelayanan kesehatan program Lapad Ruhama, yang pembiayaannya di jamin oleh APBD, lebih disebabkan terjadinya ego sektoral antara pemegang anggaran yakni Dinas Kesehatan dengan pihak RSUD dr. Slamet Garut.
"Harusnya yang mengelola anggaran atau Dinkes terus melakukan koordinasi dengan pihak RSUD dr. Slamet, jangan sampai masyarakat miskin yang semestinya berhak mendapatkan pelayanan tersebut menjadi korban," ungkap Ketua GGW Agus Sugandhi, Sabtu (8/6/2024).
Baca Juga: RSUD dr. Slamet Hentikan Layanan Lapad Ruhama, Dinsos Garut Lapad Ruhama Terus Berjalan
Dikatakan Agus, setiap tahun sejak diberlakukannya program Lapad Ruhama, anggarannya sudah disiapkan oleh APBD Garut. Sehingga sangat tidak mungkin, jika saat ini ramai adanya tunggakan dari pihak Dinkes ke pihak RSUD.
"Ini yan menjadi janggal, tahun 2022 tunggakan mencapai Rp8,9 miliar, 2023 Rp1,3 miliar dan tahun 2024 Rp6,4 miliar. Jadi jika ada tunggakan, pengelolaan anggarannya tidak dikelola dengan baik," cetusnya.
Agus menuturkan, selain adanya tunggakan dan adanya ego sektoral dinas terkait, peranan Sekda Garut tidak mampu untuk lakukan konsolidasi, pemantauan dan melakukan evaluasi program Lapad Ruhama.
"Seharusnya baik Pj Bupati Garut dan Sekda Garut memanggil ketiga belah pihak yang memegang program Lapad Ruhama, baik Dinsos, Dinkes dan RSUD dr. Slamet. Jangan sampai masyarakat miskin yang memang tidak memiliki biaya menjadi korban dan dirampas haknya," tegas Agus.
